custompaperswriting.com – Kebijakan energi baru dan terbarukan (EBT) yang diterapkan pemerintah Indonesia dianggap sudah berada di jalur yang tepat, menurut Prof. David B. W. Pandie, seorang pakar kebijakan publik dan Guru Besar di Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur. Meski demikian, beliau menekankan perlunya strategi yang lebih jelas untuk mencapai swasembada energi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam keterangan di Jakarta, Prof. David menyatakan bahwa desain implementasi dari kebijakan EBT perlu disampaikan dengan lebih informatif kepada publik. Ia menyebutkan pentingnya indikator keberhasilan serta langkah-langkah konkret yang diambil dalam setiap fase kebijakan tersebut.
Menurutnya, ada dua aspek utama yang harus diperhatikan untuk mendukung target swasembada energi. Pertama, edukasi masyarakat tentang dampak impor energi dan kebocoran subsidi energi, agar mereka dapat menggunakan energi secara efisien. Kedua, perluasan riset EBT di kalangan perguruan tinggi untuk menciptakan generasi yang lebih peduli terhadap isu energi.
Selain itu, Prof. Fredrik Lukas Benu, pakar energi dari Undana, menegaskan pentingnya diversifikasi sumber energi untuk mencapai target bauran EBT sebesar 19-23 persen pada tahun 2030. Ia merekomendasikan pemerintah untuk mengeksplorasi potensi daerah, seperti NTT, sebagai penyuplai EBT yang melimpah, termasuk biomassa dan energi surya.
Pada 22 September 2025, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa bauran energi mencapai 16 persen, dengan pertumbuhan 2 persen dalam setahun. Capaian ini sejalan dengan target Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) untuk periode 2025–2034.