custompaperswriting.com – Indonesia menargetkan proses tinjauan teknis untuk aksesi keanggotaan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) selesai dalam tiga hingga empat tahun ke depan. Dalam tahap awal pengumpulan informasi, Indonesia telah menerima dua puluh kuesioner dari OECD dan melaksanakan misi pencarian fakta (Fact-Finding Mission) untuk menilai kebijakan lingkungan hidup serta tata kelola publik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan hal ini saat bertemu dengan Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann, di Paris, Prancis. Airlangga menegaskan bahwa Indonesia menunjukkan komitmen kuat sejak disahkannya peta jalan aksesi pada Februari 2024. Ia menyebutkan bahwa dokumen Initial Memorandum yang menyelaraskan regulasi nasional dengan 240 instrumen hukum OECD telah diserahkan setahun yang lalu.
Dalam pertemuan tersebut, Airlangga memaparkan hasil positif dari presentasi ulasan aksesi pertama oleh Kementerian Lingkungan Hidup di hadapan Komite Kebijakan Lingkungan OECD pada April 2026. Hasil evaluasi menunjukkan sekitar 60 persen kebijakan lingkungan Indonesia sudah sesuai dengan standar OECD. Dia juga menekankan kesediaan Indonesia untuk mengadaptasi rekomendasi OECD, termasuk memperluas rencana aksi di sektor energi dan perubahan iklim.
Untuk memastikan implementasi kebijakan yang efektif, pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan non-pemerintah, termasuk Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSBSI). Dalam kesempatan itu, Airlangga juga mengucapkan terima kasih kepada tujuh negara mitra atas dukungan finansial.
Akhirnya, pertemuan tersebut juga membahas respons terhadap konflik internasional yang mempengaruhi stabilitas harga minyak dan inflasi, dengan penekanan pada peran International Energy Agency (IEA) dalam mengoordinasikan kebijakan pasokan minyak strategis.