Kadin AS Mendesak Indonesia Tingkatkan Kecepatan Reformasi Kebijakan

custompaperswriting.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Amerika Serikat dan American Chamber of Commerce in Indonesia (AmCham) mengingatkan pentingnya percepatan reformasi kebijakan di Indonesia untuk menciptakan iklim investasi yang lebih terbuka, dapat diprediksi, dan kompetitif. Hal ini disampaikan dalam 2025 US-Indonesia Investment Summit yang berlangsung di Jakarta.

Managing Director AmCham Indonesia, Donna Priadi, menekankan bahwa tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan waktu yang krusial untuk melakukan transisi kebijakan. Menurutnya, ini adalah kesempatan untuk menciptakan kemajuan berarti dalam iklim investasi. Dunia usaha AS, yang telah menjadi mitra jangka panjang bagi Indonesia, diharapkan tetap berkomitmen dalam mengembangkan sektor investasi meskipun terdapat perubahan pemerintahan sebelumnya.

Wakil Presiden untuk Asia Tenggara dan Oseania di US Chamber, John Goyer, menilai Indonesia saat ini berada di titik kritis. Ia menyatakan bahwa reformasi kebijakan yang lebih berani dapat mengubah lanskap investasi dan membuka lebih banyak peluang bagi perusahaan AS. Dalam forum tersebut, USCC dan AmCham meluncurkan laporan berjudul “US-Indonesia Investment Report 2025: A Year of Transition,” yang mencatat bahwa investasi perusahaan AS di Indonesia mencapai sekitar 67 miliar dolar AS dalam sepuluh tahun terakhir.

Laporan tersebut juga memberikan rekomendasi untuk memperkuat tata kelola dan menyederhanakan birokrasi. Selain itu, proses aplikasi Indonesia untuk menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dianggap sebagai momentum yang tepat untuk mempercepat perubahan kebijakan.

Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, menambahkan bahwa pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Deregulasi sejak Oktober 2025 untuk mendukung percepatan investasi dengan mengidentifikasi hambatan struktural yang ada. Pertemuan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Indonesia, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.