custompaperswriting.com – Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendesak pemerintah untuk memperkuat sektor hulu perkebunan sawit dengan mempercepat pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Program ini dinilai penting untuk mendorong hilirisasi sawit, terutama menjelang penerapan kebijakan biodiesel B50 yang dijadwalkan berlaku pada 1 Juli 2026. Ketua SPKS, Sabarudin, menyatakan bahwa meski PSR merupakan kunci untuk meningkatkan produktivitas sawit rakyat dan menjamin pasokan bahan baku energi nasional, hingga saat ini pelaksanaannya masih berjalan lambat, dengan serapan yang rata-rata di bawah 50 persen per tahun.
Program PSR sendiri telah menjadi strategi pemerintah sejak 2015, bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tanpa membuka lahan baru, dengan target sekitar 180 ribu hektare per tahun. Namun, berbagai kendala seperti legalitas lahan dan kesulitan ekonomi selama masa replanting menjadi hambatan bagi petani. Sabarudin juga menyoroti pentingnya meningkatkan dana bantuan PSR dari Rp60 juta menjadi Rp90 juta per hektare untuk mencakup tidak hanya biaya teknis peremajaan kebun tetapi juga kebutuhan hidup petani.
Ia menambahkan bahwa dengan peremajaan yang tepat, produktivitas sawit dapat meningkat secara signifikan, dari 10 ton menjadi 20 ton Tandan Buah Sawit (TBS) per hektare per tahun, dan dengan dukungan praktik budidaya yang baik, potensi ini bisa mencapai 20-30 ton TBS per hektare per tahun. Peningkatan produktivitas ini sangat strategis mengingat program biodiesel B50 membutuhkan pasokan CPO yang melimpah untuk mendukung ketahanan energi nasional.