YLKI Serukan Keterbukaan Kebijakan Publik di Harkonas 2026

custompaperswriting.com – Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Niti Emiliana, menyerukan perlunya peningkatan transparansi dalam kebijakan publik dan harga komoditas strategis. Seruan ini disampaikan pada peringatan Hari Konsumen Nasional (Harkonas) yang jatuh pada 20 April 2026 di Jakarta. Dalam pernyataannya, Niti mengungkapkan bahwa praktik kenaikan tarif layanan di sektor seperti transportasi, energi, dan air minum sering kali dilakukan tanpa transparansi yang memadai serta kurang melibatkan partisipasi masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa minimnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan berdampak langsung pada konsumen, yang sering kali tidak memiliki ruang untuk menyampaikan keberatan atau saran. Niti menegaskan bahwa kebijakan publik seharusnya berorientasi pada keadilan dan perlindungan konsumen, bukan hanya pada kepentingan bisnis atau fiskal.

YLKI menuntut agar ada keterbukaan dalam penetapan tarif dan kebijakan publik, termasuk rincian komponen biaya serta pelibatan masyarakat yang lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan. Salah satu isu yang saat ini menjadi sorotan adalah kebijakan terkait Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyatakan bahwa dari 11 juta peserta yang dinonaktifkan pada Februari 2026, baru 2,1 juta yang diaktifkan kembali per 15 April.

Lebih lanjut, Niti menekankan pentingnya layanan kesehatan dan perlindungan bagi konsumen sebagai hak dasar yang harus dijamin oleh negara. Percepatan reaktivasi peserta PBI yang dinonaktifkan dianggap sebagai langkah mendesak untuk memastikan masyarakat rentan tidak kehilangan akses terhadap layanan kesehatan yang mereka butuhkan.