Pemerintah Jamin Jaringan Kereta Logistik Kalimantan Tanpa APBN

custompaperswriting.com – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa pembangunan jaringan kereta logistik di Pulau Kalimantan tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebaliknya, proyek ini akan ditawarkan kepada investor swasta melalui skema investasi non-APBN. Pernyataan tersebut disampaikan pada Sabtu di Jakarta.

Dudy menjelaskan bahwa PT Kereta Api Indonesia (Persero) dipersilakan untuk berinvestasi jika membuktikan bahwa proyek ini memiliki potensi bisnis yang menguntungkan. Ia mencontohkan suksesnya angkutan logistik kereta di Sumatera Selatan yang dijalankan secara komersial, tanpa dukungan subsidi atau skema kewajiban pelayanan publik (PSO). Keberhasilan tersebut telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan PT KAI dan memperkuat kinerjanya di rute lainnya, terutama di Pulau Jawa.

Dudy menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendukung percepatan pembangunan jaringan kereta logistik di Kalimantan sesuai kebutuhan nasional. Walaupun begitu, perkembangan lebih lanjut bergantung pada kesiapan investor, mengingat bahwa pembangunan infrastruktur kereta api memerlukan investasi yang besar dan perencanaan bisnis yang mendalam.

Pemerintah berencana membangun 2.772 kilometer jalur kereta api untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung distribusi logistik di Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono sebelumnya juga menyatakan bahwa rencana pembangunan jalur kereta api akan disusun secara matang dengan membentuk komite yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga.

Kalimantan, yang belum memiliki jaringan kereta api, diharapkan dapat lebih terhubung serta meningkatkan efisiensi distribusi logistik melalui proyek ini, yang penting untuk mendorong potensi sumber daya alam yang ada.