Toba Pulp Lestari Belum Menerima Surat Pencabutan Usaha

custompaperswriting.com – PT Toba Pulp Lestari Tbk belum menerima keputusan resmi dari pemerintah terkait pencabutan Izin Perizinan Berusaha Pemanfataan Hutan (PBPH) yang mereka miliki. Hal ini disampaikan oleh Hendry, Kepala Bagian Hukum dan Litigasi perusahaan, dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia pada Rabu.

Saat ini, perusahaan sedang aktif berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan instansi terkait lainnya untuk mendapatkan penjelasan resmi mengenai dasar hukum serta implikasi dari pernyataan pemerintah tersebut. Meskipun izin usaha pengolahan pulp tetap dianggap sah, sumber kayu yang digunakan berasal dari hutan tanaman di area PBPH perusahaan itu sendiri.

Apabila pencabutan izin tersebut benar-benar diterapkan, akan ada dampak signifikan terhadap pasokan bahan baku dan kelangsungan operasional perusahaan. Hendry menjelaskan bahwa penghentian kegiatan pemanenan kayu sangat berpotensi memengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

Perusahaan berkomitmen untuk mematuhi semua kebijakan pemerintah dan menyesuaikan langkah-langkah operasional sesuai arahan resmi dari otoritas berwenang. Hendry menambahkan, keputusan pemerintah juga dapat berdampak pada tenaga kerja, kontraktor, dan masyarakat sekitar yang bergantung pada aktivitas perusahaan.

Pencabutan izin ini merupakan bagian dari keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan 28 perusahaan yang terbukti melanggar pemanfaatan kawasan hutan. Rapat terbatas yang diadakan secara daring pada 19 Januari menjadi dasar pengambilan keputusan ini, sebagaimana dijelaskan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi. Hingga saat ini, PT Toba Pulp Lestari Tbk masih menunggu keputusan administratif tertulis untuk menentukan langkah selanjutnya.