Menhub: Aturan Komisi Ojol 8 Persen Hanya untuk Motor

custompaperswriting.com – Kementerian Perhubungan Indonesia melalui Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengumumkan bahwa potongan komisi untuk layanan ojek online akan ditetapkan sebesar 8 persen, yang berlaku khusus untuk kendaraan roda dua. Dudy menyatakan keputusan ini berdasarkan fakta bahwa mayoritas pengguna dan mitra pengemudi berasal dari layanan roda dua dibandingkan dengan roda empat.

Kebijakan ini, yang berlaku mulai 1 Juli 2026, bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pengemudi ojek online dalam aspek penghasilan mereka. Dudy menjelaskan bahwa saat ini regulasi yang tengah dirancang hanya mengatur komisi bagi ojek roda dua, sementara untuk angkutan sewa khusus berbasis aplikasi menggunakan roda empat akan memiliki tingkatan yang berbeda dalam pengaturannya.

Dalam konteks pengaturan ini, Dudy menyoroti bahwa kewenangan transportasi roda empat di Jabodetabek diatur oleh Kementerian Perhubungan, sedangkan di daerah lain dikelola oleh pemerintah daerah. Ada usulan dari operator agar pengaturan untuk roda empat dapat dipusatkan di pemerintah pusat agar lebih seragam di seluruh Indonesia. Namun, keputusan tersebut masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk pemerintah daerah.

Sejalan dengan itu, Presiden Prabowo Subianto juga telah menandatangani Peraturan Presiden tentang pemotongan komisi ini, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojek daring. Dudy menegaskan bahwa pengaturan ini merupakan langkah awal untuk memperkuat regulasi transportasi berbasis aplikasi. Kebijakan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pengemudi.