Menhut: BUMN akan kelola konsesi terkait PBPH yang dihapus

custompaperswriting.com – Kementerian Kehutanan mengumumkan potensi pengelolaan konsesi hutan yang dicabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Sumatera oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menyampaikan bahwa keputusan ini merupakan perintah dari Presiden untuk memanfaatkan kekayaan alam demi kesejahteraan rakyat.

Pencabutan izin terhadap 22 perusahaan yang memegang PBPH, di mana beberapa di antaranya terletak di Sumatera, terkait dengan indikasi dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan. Luas konsesi yang dicabut mencapai lebih dari satu juta hektare, termasuk 116.168 hektare di Sumatera. Raja Juli Antoni menegaskan bahwa proses administrasi terkait pengelolaan konsesi masih berlangsung, dan keputusan akhir mengenai apakah Perhutani atau Inhutani akan terlibat masih dalam pembahasan.

Sebelumnya, pada akhir Januari, Presiden Prabowo Subianto telah mencabut izin 28 perusahaan di daerah tersebut karena diduga menyebabkan banjir. Dari seluruh perusahaan yang terkena pencabutan izin, 22 adalah pengelola PBPH, sementara enam lainnya beroperasi di sektor tambang dan perkebunan. Langkah ini diharapkan dapat membawa perbaikan bagi masyarakat dan lingkungan yang terdampak.

Menhut menekankan pentingnya kolaborasi dengan BUMN dan pihak terkait lainnya untuk menangani pengelolaan hutan di Indonesia. Dengan pengelolaan yang lebih baik, diharapkan ekosistem dan sumber daya hutan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan demi kepentingan masyarakat luas. Kementerian berencana untuk merilis Surat Keputusan (SK) terkait pencabutan izin ini untuk mendapatkan transparansi lebih lanjut mengenai langkah yang diambil.